SIM untuk Sepeda, Sado, Dokar dan Sais

Salam untuk rekan-rekan Biker. Tahukah anda, bahwa kini komisi V DPR-RI sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dephub sebagai penggagas perubahan tersebut dengan alasan bahwa Undang-undang no. 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak sesuai lagi sebagi landasan hukum bagi pembina dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Padahal kurang lebih 14 tahun lalu di masa Orde Baru masyarakat luas telah menolak revisi UU LLAJ yang di gagas oleh pihak Dephup. Karena dikategorikan a sosiologis, lantaran minimnya aspek transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan UU tersebut.
Kini, setelah reformasi, pihak Dephup, tak heti-hentinya mencoba memaksakan kehendak dengan mengajukan kembali secara diam-diam, pada komisi V DPR-RI. tanpa sosialisasi kepada masyarakat luas, apalagi melibatkan kalangan akademisi yang pakar dalam bidang transportasi, hukum,tata Negara, psikologi social, komunikasi dan konsultasi publik, dan para penguna jalan, seperti komunitas Bike to Work,dll. Melakukan suatu kajian yang berkaitan dengan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal-pasal pengaturan yang awalnya hanya berjumlah 74 pasal oleh Dephub direvisi menjadi 190 pasal. Sebab didalam pasal tambahan tersebut mencakup, sertifikasi untuk para pengemudi angkutan umum, supir taksi, para tukang ojek dan penerbitan SIM untuk pengendara kendaraan tidak bermotor, seperti sepeda, pedati, delman. Hal tersebut jelas akan menambah beban bagi masyarakat kecil pada umumnya.

Maksud yang terkandung dalam pengajuan revisi UU LLAJ oleh pihak Dephub, sudah jelas. UUD (ujung-ujungnya Duit), coba saja kita lihat kebelakang, tentang sepak terjang para oknum LLAJR, yang dengan semena-mena dapat mengandangkan kendaraan angkutan umum, bus,truk. Padahal hanya kesalahan kecil. Misalnya : masa uji kir telah kadaluarsa, kendati Cuma sehari. Hal, tersebut tak berani dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas. Petugas Polisi Lalu Lintas akan menahan kendaraan, jika, telah terjadi tabrakan yang merengut korban jiwa, atau kendaraan tersebut digunakan untuk kejahatan. Artinya walaupun Polisi Lalu Lintas atau Polisi pada umumnya brengsek dan tukang 86. tapi, mereka masih berlindung di dalam koridor hukum.

Coba kita bandingkan institusi Polisi Lalu Lintas dan Anggota LLAJ, setelah era reformasi dalam hal penegakan hukum dan pelajanan terhadap masyarakat luas.
Kita mulai dengan uji Kir untuk kendaraan umum, seperti bus, truk, pick up dll. Ternyata, hingga kini belum ada perbaikan sama sekali, tetap saja para pengusaha maupun supir, akan di peras dengan beaya tinggi berkali-kali lipat dari harga resminya, jika mereka melakukan uji Kir pada Dishub, kemudian, setiap hari kita masih menemukan bus yang reot, ngebul asap hitam pekat. Lalu, kenapa, masih dapat berlalu-lalang di jalanan ibu kota,

Kemudian dalam pelayanan pembuatan SIM pada Polisi Lalu Lintas, sudah banyak terjadi perbaikan dalam hal pelajanan terhadap masyarakat. Seperti pelayanan Sim keliling, STNK keliling. Yang bertujuan lebih memudahkan dan mendekatkan diri pada masyarakat. Upaya pihak Direktorat Lalu Lintas, perlu kita hargai, jika tidak sampai kita acungkan jempol, karena di jalanan masih saja terlihat, para aparat polisi lalu lintas kerap menjebak para pengendara kendaraan bermotor. Atau kerap disebut “prit jie go atau prit go cap”

Tujuan dari Undang-undang dibuat untuk kemashalahatan masyarakat, bukan untuk membela kepentingan suatu institusi tertentu. Kemudian , begitu Rancangan Undan-Undang diundangkan, masyarakat luas harus menjadi lebih nyaman, aman, dan sejahtera. Bukan sebaliknya semakin menambah beban dan menderita.

Rancangan Undang-Undang yang tak sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat harus ditolak, dilawan, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat.

Achong
Jln.Pintu I,Istora Senayan
Jak-Pus

Leave a comment

Your email address will not be published.


*